Demand to Refuse West Java`s provincial high court which annulled the victory of the Nurmahmudi Ismail - Yuyun Wirasaputra as Depok City Mayor and Vice Mayor

To:  Depok General Elections Commission (KPUD Depok), Judicial Commission of Republic of Indonesia (Komisi Judisial – RI), Minister of Home Affair of Republic of Indonesia (Menteri Dalam Negeri – RI), Supreme Court of Republic of Indonesia (Mahkamah Agung – RI), President of Republic of Indonesia (Presiden RI)

-------------------
Bahasa Version
-------------------

* English Version Below

Petisi ditujukan untuk:
- KPUD Depok
- Komisi Judisial RI
- Menteri Dalam Negeri RI
- Mahkamah Agung RI
- Presiden RI

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka proses pembelajaran demokratisasi Indonesia dan pembelajaran penyelesaian perselisihan politik secara damai, mengajukan petisi untuk menolak keputusan pengadilan tinggi Jawa Barat yang menganulir kemenangan Nurmahmudi Ismail – Yuyun Wirasaputra sebagai Walikota dan Wakil Walikota terpilih kota Depok.

Penolakan tersebut didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:
• Keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat melebihi tenggat waktu yang ditentukan oleh UU tentang Pemerintahan Daerah No. 32 pasal 106 ayat 7 dimana keputusan pengadilan tidak boleh melebihi waktu 14 hari sejak gugatan diajukan.
• Keputusan pengadilan tinggi Jawa Barat didasarkan pada data-data yang tidak otentik, yaitu data yang digunakan diperoleh dan diproses sebelum hari H pemilihan. Padahal data yang seharusnya digunakan adalah data setelah hari H pemilihan.
• Keputusan pengadilan tinggi Jawa Barat didasarkan seputar pada data nama pemilih yang tidak ber-KTP dan data pemilih yang tidak terdaftar dalam pemilihan. Padahal data yang digunakan seharusnya data yang berupa sertifikat hasil penghitungan suara yang telah ditandatangani oleh panitia pusat.

Bersama petisi ini pula kami menuntut agar Nurmahmudi Ismail – Yuyun Wirasaputra segera dilantik secara resmi sebagai Walikota dan Wakil Walikota terpilih kota Depok.

-------------------
English Version
-------------------

We, undersigned, demand to refuse West Java`s provincial high court court`s verdict for the sake of law, justice and common sense.

This demand based following:
• Provincial high court’s verdict has expired based on article 106 law no 32
• Provincial high court’s verdict based on unauthentic data since it’s simply using data before election, not after election
• Provincial high court’s verdict based on voters who doesn’t have ID card or unregistered voter, not from vote result who certified by commission.

With this demand, we also demand the inauguration of Nurmahmudi Ismail – Yuyun Wirasaputra as elected Mayor and Vice Mayor of Depok City.

Sincerely,

The Undersigned

The Demand to Refuse West Java`s provincial high court which annulled the victory of the Nurmahmudi Ismail - Yuyun Wirasaputra as Depok City Mayor and Vice Mayor Petition to Depok General Elections Commission (KPUD Depok), Judicial Commission of Republic of Indonesia (Komisi Judisial – RI), Minister of Home Affair of Republic of Indonesia (Menteri Dalam Negeri – RI), Supreme Court of Republic of Indonesia (Mahkamah Agung – RI), President of Republic of Indonesia (Presiden RI) was created by and written by Heru Ck (heruck@gmail.com).  This petition is hosted here at www.PetitionOnline.com as a public service. There is no endorsement of this petition, express or implied, by Artifice, Inc. or our sponsors. For technical support please use our simple Petition Help form.

Send this to a friend