Kepada : DPRD Papua.

Raperdasi penanggulangan HIV dan AIDS Papua dimana didalamnya terdapat klausul pemasangan "Microchip" bagi orang yang terinfeksi HIV dan wajib tes HIV sangat mengancam terampasnya Hak Asasi Manusia bagi orang-orang yang terinfeksi HIV dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Ini bukan hanya masalah bagi rakyat Papua semata melainkan menjadi masalah bagi kita semua yang menginginkan terpenuhinya Hak Asasi Manusia bagi setiap warga negara Indonesia.

Ini adalah salah satu bentuk perampasan Hak Asasi Manusia yang dilakukan secara sistemik oleh negara.

Pembentukan peraturan hukum yang tidak sensitif terhadap Hak Asasi Manusia ini pada akhirnya akan membahayakan keberlangsungan program penanggulangan HIV dan AIDS baik di Papua maupun di seluruh Indonesia.

Apakah kita akan diam saja ???

Nyatakan dukungan anda terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi setiap warga negara Indonesia.

11 Desember 2008,