Petisi Perlindungan Kebebasan Memeluk Kepercayaan dan Beribadah Sesuai Kepercayaannya

  • Author:
    n/a
  • Send To:
    Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono
  • Sponsored By:
    Warga Negara Indonesia
  • More Info at:
Kepada Yth.

Presiden Republik Indonesia
Susilo Bambang Yudhoyono

Di
Tempat


Bapak Presiden yang terhormat,

Pada Minggu, 12 September 2010, atau 3 Syawal 1431 H, telah terjadi kekerasan terhadap jamaah Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Ciketing, Bekasi, yang menyebabkan paling sedikit sembilan orang luka, termasuk pendeta, dan harus dilarikan ke rumah sakit.

Kekerasan ini bukan yang pertama kalinya terjadi pada gereja tersebut, pun bukan yang pertama kalinya terjadi pada kelompok agama minoritas. Institut Setara, sebuah kelompok pluralis, seperti yang dikutip oleh harian The New York Times pada 31 Juli 2010, menyebutkan telah terjadi 28 kasus pelanggaran hak terhadap kelompok Kristiani pada separuh tahun 2010 saja.

Kekerasan juga terjadi pada kelompok kepercayaan, seperti yang terus menerus terjadi pada kelompok Ahmadiyah, menjadikan ke-200.000 pengikutnya hidup dalam ketakutan. Tanpa proses pengadilan, bahkan berdasarkan interpretasi kepercayaannya sendiri, Menteri Agama Suryadharma Ali telah mengumumkan rencana untuk membubarkan Ahmadiyah.

Kami, anggota masyarakat yang sangat peduli, sangat prihatin terhadap maraknya kekerasan terhadap kelompok kepercayaan minoritas dan minimnya usaha dari pemerintah untuk menghentikan kekerasan ini. Negara Indonesia adalah negara hukum dan Undang-Undang Dasar 1945 serta dasar negara Pancasila menjamin kebebasan memeluk kepercayaan dan beribadah menurut kepercayaan masing-masing.

Kami meminta kepada pemerintah, polisi, maupun pihak-pihak berwenang terkait, untuk tidak terburu-buru mengumumkan kesimpulan prematur bahwa kekerasan terhadap kongregasi Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Bekasi adalah tindak pidana murni. Perlu digarisbawahi bahwa telah terjadi serangkaian kekerasan atas jamaah Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Bekasi sebelum aksi penyerangan berdarah pada Minggu, 12 Agustus 2010.

Kami, warga negara Indonesia, menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya jaminan kebebasan dan perlindungan dari negara bagi warga negara menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29.

2. Presiden mengambil tindakan nyata untuk membuktikan janji kampanye dan pidato-pidatonya tentang bahwa pemerintah telah memberi jaminan kebebasan dan perlindungan dari negara bagi warga negara menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing, sebagaimana terakhir disampaikan dalam Pidato Kenegaraan di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat pada 16 Agustus 2010.

3. Menuntut pemerintah menindaklanjuti laporan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri pada 30 Agustus 2010 tentang organisasi-organisasi kemasyarakatan yang berbuat anarkis. Menurut laporan Kapolri, beberapa organisasi itu terlibat 49 tindakan kekerasan pada 2010 dan total 107 tindakan kekerasan pada beberapa tahun terakhir, termasuk penyerangan terhadap kebebasan beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing, baik terhadap penganut agama dan keyakinan tersebut maupun tempat-tempat ibadah mereka.

4. Mendesak polisi mengusut tuntas berbagai tindakan kekerasan terhadap kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing, dan menangkap pelaku dan otak pelanggaran terhadap hak asasi manusia tersebut, serta memrosesnya secara hukum.

5. Mendorong dialog antar anggota masyarakat dan elemen kebangsaan tentang kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing dengan presiden sebagai aktor utama yang sensitif di dalam negeri, alih-alih memprioritaskan isu serupa di luar negeri.

Demikian petisi ini ditulis, ditandatangani, dan disampaikan oleh Warga Negara Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia sebagai pernyataan yang menuntut respon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Terimakasih.


Jakarta, 13 September 2010.

Wassalam,
1. Marco Kusumawijaya, direktur Rujak Center for Urban Studies (RCUS)
2. Leila S. Chudori, penulis/wartawan
3. Hera Diani, wartawan
4. Candra Malik, wartawan
5. Wahyu Muryadi, pemimpin redaksi Tempo
6. Ulil Abshar Abdalla, aktivis Muslim
7. Sitok Srengenge, penulis
8. Joko Anwar, penulis/sutradara
9. Mira Lesmana, produser film
10. Riri Riza, sutradara
11. Saidiman Ahmad, Jaringan Islam Liberal
12. Nong Darol Mahmada, Jaringan Islam Liberal
13. Mohamad Guntur Romli, aktivis Muslim/kurator Salihara
14. Daniel Rembeth, pemimpin umum The Jakarta Post
15. Dwi Sutarjantono, pemimpin redaksi majalah Esquire
16. Agus Noor, penulis
17. Didi Nugrahadi, wartawan
18. Tiarma Siboro, wartawan
19. Richard Oh, penulis
20. Jajang C. Noer, seniman
21. Nita Nazyra C. Noer, sineas
22. Fenty Effendi, wartawan
23. Rio Helmi, fotografer
24. Butet Kertaredjasa, seniman
25. Hikmat Darmawan, penulis
26. Edwin Irvanus, penulis
27. Primatmojo Djanoe, penulis
28. Sheila Timothy, produser
29. Dian Paramita, Mahasiswi/Asisten Dosen FE UGM

13659 Signatures

  • Risma R
    • Comments
    • bhineka tunggal ika,gbu
  • Wira
    • Comments
    • Bersatu Kita TEGUH Kercerai Kita RUNTUH!!!
  • Carolina D
  • steffi h
  • Annisa Aprilia B
  • Vendy
  • Farah W
  • Rodo L
    • Comments
    • Pemerintah harus menjamin kebebasan hak warga negaranya untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing
  • Sari
  • fadhila n
  • Kurdinar
  • karina v
  • eddy
    • Comments
    • programmer
  • vanessa m
  • Nove Zain W
    • Comments
    • Wujudkan kebebasan beragama dan beribadah
  • jaka teguh/mahasiswa universitas p
  • Arie W
  • Ferdian Alfrido T
    • Comments
    • saya terlalu sangat setuju atas petisi ini
  • Roby Suwito O
    • Comments
    • Kami mendukung kebebasan beragama dan kesempatan untuk beribadah yang sama serta mendapat perlindungan yang sama dari negara.
  • Koalisi NGO HAM A
  • Netha
    • Comments
    • untuk apa beragama jika hanya untuk melegalkan tindakan2 anarkis? harap pertanyakan pada masing2 diri..hanya karena cerita surga dan neraka kah kalian rela di adu domba dan saling melakukan kebiadaban??
  • essen
    • Comments
    • sebaiknya SKB 2mentri direvisi karena kenyataannya malah mempersulit dan mendiskriminasikan umat minoritas dan ini tidak sesuai dgn UUD 45
  • Djoko S S
  • Georgina Triadeline Natasya S
    • Comments
    • Kita punya hak untuk beribadah.
  • Iwan wahyudi g
    • Comments
    • indONEsia
  • Yuliana Kysuma R
  • windiya a
    • Comments
    • perbedaan itu wajar tapi bukan berarti anarkis.
  • Vincentius A
  • Domas B
    • Comments
    • Dengarkan suara rakyatmu Pak SBY, jangan sampai rakyat terpecah belah. Kami butuh ketegasan dari anda.. Thank you..
  • Rangga W
    • Comments
    • semua manusia bebas memilih keimanannya kpd Tuhan YME di muka bumi ini.
  • Henri
    • Comments
    • Indonesia adalah negara pancasila...Bhineka Tunggal Ika....dan UUD 45 harus tegas dilaksanakan....bukan cuman jadi buku primbon saja....
  • melly s
    • Comments
    • Zero tolerance for violence
  • Herbet Frans Y
  • nathanael r
  • hadi p. s
    • Comments
    • Alasannya kan gereja tak berizin. Seharusnya jangan mempersulit izin gereja. Kalau gereja harus dibangun di daerah mayoritas Kristen, sama saja tidak boleh ada gereja di tanah Jawa, atau daerah lain di luar Sumut, NTT, Maluku, Sulut, kalbar dan Papua. Padahal di daerah-daerah itu mesjid juga bayak berdiri megah, biar tidak ada jemaah. Adil dan fairlah!
  • jonveri banurea-iphana b
    • Comments
    • sepakat,kebebasan menjalankan ibadah bagi semua diseluruh pelosok negri:tegakkan
  • merlina
  • Joe-D
    • Comments
    • Tegakkan kebebasan menjalankan ibadah
  • I Gede Irawan S
  • Karmita G
    • Comments
    • Mohon agar organisasi massa seperti FPI yang hanya menyebarkan kekerasan dan hasutan dibubarkan.
  • David
  • monique r
  • Ricky Octavian P
  • sandi andri b
    • Comments
    • buktikan janjimu. Negara kita bukan negara agama. Bila perlu kementrian agama dihapuskan / dipisahkan dari pemerintahan. atau sekalian aja mentri agama harus 5 orang. Agar masing-masing kepercayaan terwakili secara adil.
  • Lily s
    • Comments
    • for better indonesia
  • Agnes
    • Comments
    • No
  • anez
  • Riedel P
    • Comments
    • setuju
  • Tinus H
  • Indah L
    • Comments
    • kami jg pny hak yg sama pak Presiden.